Kenaikan BBM Menimbulkan Konflik Sosial

Rencana Kenaikan BBM pada 1 April 2012 menimbulkan permasalahan ekonomi dimana bahan pokok pun pasti akan naik sehingga menambah kesulitan masyarakat bawah. Selain menimbulkan permasalahan ekonomi rencana kenaikan BBM  pun  menimbulkan konflik sosial dimana terdapat pro dan kontra antara kelompok . Pro dan kontra ini terus berlangsung. Sikap pro dan kontra datang dari praktisi ekonomi dan partai politik.

Sebanyak empat fraksi yang ada di DPR secara tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Hanura. Sedangkan hanya Demokrat, PAN dan PKB yang susah bulat setuju atas rencana pemerintah untuk menaikan bbm.  Dari seluruh fraksi yang ada di DPR tentu mereka memiliki alasan masing – masing atas penolakan dan setujunya rencana kenaikan BBM.

Selain konflik sosial yang mengarah pada pro dan kontra atas rencana kenaikan BBM, konflik sosial pun dapat dipicu dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah apabila tidak berjalan dengan lancar. Kebijkan pemerintah yaitu berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Apabila pembagian BLSM tidak berjalan lancar dan pembagiannya tidak merata kepada masyarakat bawah maka akan timbul kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat yang tidak mendapatkan. Maka dengan ini di harapkan pemerintah benar-benar mendata masyarakat bawah dengan tepat sehingga BLSM dapat terbagi rata sehingga dapat terhindar dari  konflik sosial dan kecemburuan sosial antara masyarakat bawah.